RUU Masyarakat Adat Selamatkan Bangsa

Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB Aman) berpendapat RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan sebagai langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia. “RUU Masyarakat Adat merupakan satu langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia, serta satu tindakan progresif penyelamatan Tanah Air,” ujar Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM PB Aman, Muhammad Arman, di Jakarta, kemarin.

RUU yang mulai dibahas sejak akhir November 2013 itu hingga kini tidak kunjung disahkan. Bahkan, daftar inventaris masalah (DIM) yang diterbitkan enam kementerian pada Februari 2018 hingga saat ini belum juga diserahkan ke DPR. “Menunda RUU Masyarakat Adat sama dengan menunda keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Arman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Program dan Komunikasi Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan Aman), Muntaza, menambahkan bahwa RUU itu sesungguhnya dapat memperbaiki relasi negara dengan masyarakat adat.

“Kenapa begitu? Karena memang kalau ditarik balik dalam sejarah Indonesia, masyarakat adat sudah berkali-kali dalam sepanjang hidupnya menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil,” kata Muntaza.

Salah satu upaya negara untuk memperbaiki relasi tersebut, kata dia, dengan mengembalikan martabat dan harkat masyarakat adat melalui RUU Masyarakat Adat.

RUU itu juga dapat menjadi perwujudan komitmen politik Presiden Joko Widodo yang tertuang di dalam Nawacita. “Salah satu dari enam komitmen politik kepada masyarakat adat, yaitu pengesahan RUU Masyarakat Adat,” tukasnya.

 

Lindungi perempuan

Lebih lanjut, Muntaza mengatakan RUU itu penting disahkan guna melindungi perempuan adat dari tindak kekerasan dan diskriminasi di dalam komunitas adat. “RUU Masyarakat Adat ini merupakan satu kebijakan hukum yang mampu mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat,” paparnya.

Ia mengatakan bahwa payung hukum untuk melindungi perempuan adat menjadi sangat penting, mengingat masih terdapat tindak kekerasan dan diskriminasi di dalam komunitas adat. “Kami juga menyadari bahwa di dalam masyarakat adat terdapat hak-hak kolektif perempuan yang tidak terlindungi oleh beragam kebijakan di Indonesia,” tambahnya.

Dia meyakini RUU tersebut menjadi satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjaminkan partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara.

Muntaza menjelaskan beberapa contoh tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi kepada perempuan dalam komunitas adat, yakni tradisi potong jari dan menikah paksa bagi korban perkosaan dengan pelaku. “Bagaimana caranya mengurus hal ini ketika ada kebudayaan atau praktik budaya yang sebetulnya melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan? RUU Masyarakat Adat adalah jawabannya,” jelasnya. (Abt/P-2)

http://mediaindonesia.com/read/detail/216137-ruu-masyarakat-adat-selamatkan-bangsa

Pengesahan RUU Masyarakat Adat Penting Untuk Melindungi Hak Kolektif Perempuan Adat

Dokumentasi Jurnal Perempuan.

RUU Masyarakat adat telah dua kali masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).  Sejak tahun 2013 hingga saat ini pengesahan RUU tersebut masih belum jelas. Pada periode pemerintahan SBY, RUU Masyarakat Adat gagal menjadi undang-undang karena dianggap masih terdapat sejumlah persoalan dalam perumusan pasal-pasalnya. Dalam periode pemerintahan Jokowi-JK, komitmen politik terkait masyarakat adat telah tertuang dalam Nawacita. Salah satu dari enam komitmen politik Jokowi-Jk terkait masyarakat adat adalah mendorong pengesahan RUU masyarakat adat. Namun sayangnya hingga jelang akhir periode pemerintahan Jokowi-JK, tanda-tanda akan disahkannya RUU tersebut belum juga nampak. Hal ini memperlihatkan rendahnya prioritas negara dalam perlindungan masyarakat adat.

Dalam diskusi yang diselenggarakan di YLBHI, Jakarta (10/2), Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan.  Muntaza, Direktur Program dan Komunikasi Perempuan AMAN mempertanyakan komitmen negara pada masyarakat adat khususnya perempuan adat. Ia menuturkan bahwa komitmen politik pemerintah melalui Nawacita seharusnya  membawa semangat pemulihan relasi negara dengan masyarakat adat dan bukan sebagai alat politik belaka.

“Bila kita mengingat sejarah Indonesia, masyarakat adat telah berkali-kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Komitmen pemerintahan Jokowi tahun 2014 perlu dipahami sebagai keinginan negara untuk memperbaiki relasi dengan masyarakat adat. Artinya ada sebuah upaya untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat adat”, tutur Muntaza.

Menurut Muntaza, kehadiran UU Masyarakat adat akan membawa semangat perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan.
“Kami di Perempuan AMAN menyadari bahwa di dalam komunitas adat masih terdapat praktik-praktik adat yang diskriminatif dan membenarkan tindak kekerasan terhadap perempuan adat. Misalnya hukum adat yang menyelesaikan kasus perkosaan dengan menikahkan korban dengan pelaku perkosaan dan tradisi potong jari. Ini adalah praktik kekerasan yang dilindungi oleh hukum adat”, kata Muntaza.

Muntaza juga menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat akan menjadi sebuah instrumen hukum yang memasukkan masyarakat adat ke dalam kehidupan bernegara dan mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat. RUU Masyarakat Adat memandatkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Artinya disahkannya RUU tersebut tidak sekadar mempersoalkan hak tetapi mempersoalkan pula tentang kewajiban dari masyarakat adat sebagai warga negara untuk mendistribusikan keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk perempuan adat.

Selain itu, menurut Muntaza disahkannya RUU Masyarakat Adat menjadi UU amatlah penting  karena RUU ini akan menjadi media untuk mengenali dan melindungi hak kolektif perempuan adat. Aturan hukum yang ada selama ini, termasuk CEDAW hanya mengatur hak individual perempuan, padahal di dalam komunitas Masyarakat Adat terdapat hak-hak kolektif perempuan. Muntaza menegaskan bahwa kehadiran UU Masyarakat Adat dapat menjadi ruang hukum yang kuat untuk melindungi hak kolektif perempuan adat.

“RUU Masyarakat Adat merupakan satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjamin partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara”, sambung Muntaza.
Keberadaan UU Masyarakat Adat akan berguna untuk mengenali pengetahuan, peran dan kontribusi perempuan adat dalam keberlangsungan masyarakat adat.  Hak kolektif perempuan terkait dengan pengetahuan mereka seperti pengelolaan danau, pewarnaan tenun dan berbagai pengetahuan kolektif lainnya yang selama ini belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum menjadi diakui.

Perempuan adat memiliki peran besar dalam keberlangsungan bangsa ini, ungkap Muntaza. Perempuan adat berkontribusi dalam pengetahuan, pangan, etika dan berperan pula sebagai pembawa keberlangsungan masyarakat adat. Artinya tanpa perlindungan hukum yang jelas pengetahuan-pengetahuan perempuan adat perlahan akan menghilang.  Oleh karena itu, RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan demi melindungi hak-hak perempuan adat dan jaminan keberlangsungan masyarakat adat. (Abby Gina)

https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/pengesahan-ruu-masyarakat-adat-penting-untuk-melindungi-hak-kolektif-perempuan-adat?fbclid=IwAR0kczWD6iuQebatEk17cc2sgKHHe5VZoh6UvFXiGheJdN5IAgKlUc5T124

Ini Urgensi RUU Masyarakat Adat Bagi Perempuan Adat

Jakarta, Gatra.com-Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat masih terjadi di dalam komunitas adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dinilai akan menjadi satu kebijakan hukum yang mampu mengeliminasi hal tersebut.

“RUU Masyarakat Adat ini merupakan satu kebijakan hukum yang mampu mengikat Masyarakat Adat terlibat aktif dalam mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat,” ungkap Direktur Program dan Komunikasi PEREMPUAN AMAN dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/2).

Tidak hanya itu, menurut Mumtaza, di dalam Masyarakat Adat terdapat hak-hak kolektif perempuan yang tidak terlindungi oleh beragam kebijakan di Indonesia. Hal ini yang membuat Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat melihat urgensi beleid ini.

“Karenanya kami meyakini bahwa RUU Masyarakat Adat merupakan satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjaminkan partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara,” ungkap Muntaza,

Pada Desember lalu, sebagai contoh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengambil posisi netral di dalam pertarungan Capres-Cawapres 2019. Posisi ‘non-blok’ hadir sebagai sikap politik atas tidak terwujudnya komitmen Jokowi-JK di Nawacita serta ketidakjelasan visi-misi Paslon Prabowo-Sandi atas Masyarakat Adat.

“RUU Masyarakat Adat bukanlah alat dagang politik. Undang-Undang Masyarakat Adat dibutuhkan Bangsa Indonesia karena merupakan mandat konstitusi UUD 1945,” Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB AMAN, Muhammad Arman.

Adapun komitmen atas Undang-Undang ini, menurut dia tidak hanya cukup di atas kertas atau sekedar omongan politik saja. Sudah hampir satu dekade RUU Masyarakat Adat terombang-ambing pengesahannya.

Akhir November 2013, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi agenda Progam Legislasi Nasional (Prolegnas).Tahun 2014, Parlemen membentuk Pansus RUU Masyarakat Adat. Hingga kini belum ada titik temu.

“Pengurus Negeri ini perlu menunjukan tindakan keberpihakan yang nyata atas situasi Masyarakat Adat yang selama beberapa generasi menjadi korban ketidakadilan atas kebijakan sumberdaya alam di Indonesia,” kata Arman menegaskan.

Sementara itu, Bona Beding dari KIARA menambahkan, penundaan pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat jelas akan berdampak pada semakin lamanya masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum. Baik statusnya sebagai subjek hukum maupun kepastian hukum atas beragam hak yang melekat pada mereka.

Ketidakpastian hukum atas nasib Masyarakat Adat di atas perahu besar Republik Indonesia pun terbayang akan berlanjut pasca Pemilu 2019.

Berdasarkan kajian Madani (2018), kedua pasangan calon Presiden-Wakil Presiden tidak mempunyai visi-misi yang kuat atas jaminan hukum bagi Masyarakat Adat.

Visi-misi Paslon Prabowo-Sandi tidak sedikitpun menyinggung perihal masyarakat adat. Sementara visi-misi Paslon Jokowi-Ma’aruf menitikberatkan hanya pada pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat, tanpa menyebutkan produk hukumnya.