Deklarasi Perempuan Adat Se-Asia

Deklarasi ini merupakan Deklarasi Perempuan Adat Se-Asia dalam Konferensi ke-4 AIWN pada tanggal 6-8 Oktober 2018 di  Prince Palace Hotel Bangkok, Thailand. Konferensi AIWN mengusung tema masalah yang dihadapi oleh Perempuan Adat se-Asia. Menyoal Ketahanan, Pemerintahan dan Pembangunan Berkelanjutan. Dihadiri oleh 55 Perempuan Adat dari 34 Komunitas Adat yang terdiri atas 12 Negara di Asia. Salah satunya adalah PEREMPUAN AMAN hadir dalam perhelatan tersebut mewakili Perempuan Adat Nusantara.

Dalam Deklarasi ini sebanyak 42 Suku Adat bersuara. Mereka adalah Perempuan Adat berasal dari 12 Negara di Asia, antara lain Bangladesh, India, Nepal, Kamoja, Thailand, Laos, Vietnam, Burma, Indonesia, Malaysia, Taiwan dan Filipina.

Isi deklarasi ini menyebutkan bahwa dengan ini “kami menegaskan hak kami untuk menentukan nasib sendiri, berpartisipasi penuh dan langsung bersama Masyarakat Adat. Dengan aturan-aturan vital Perempuan Adat di pelbagai ruang berkaitan dengan hak asasi manusia, status politik dan kesejahteraan.”

Deklarasi ini dilatarbelakangi oleh keresahan Perempuan Adat di Asia bahwa untuk mewujudkan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak akan berarti apa-apa tanpa Perempuan Adat. Meskipun sudah mendapat pengakuan hak-hak Masyarakat Adat dan kesetaraan gender yang dideklarasikan oleh PBB dalam The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), namun masih ada diskriminasi dan tantangan berat terhadap Perempuan Adat di Asia.

Terlepas dari komitmen internasional untuk memerangi krisis iklim dan sektor bisnis di Asia masih saja mengeksploitasi sumber daya alam yang tersisa di Wilayah Adat dengan pelbagai macam pembangunan industri ekstratif (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertambangan),  pariwisata, bendungan atau waduk tenaga air, pertanian, termasuk inisiatif konservasi.

Situasi yang dihadapi Perempuan Adat di Asia, sejak 23 tahun Konferensi di Beijing adalah masih berjuang dengan persoalan keamanan dan kesejahteraan, serta tanah adat atau leluhur. Mereka berhadapan dengan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia dan hak-hak kolektif Masyarakat Adat, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini karena masih kurangnya keamanan secara politik di antara negara-negara agar secara efektif dapat mengatasi keadaan buruk yang dialami Masyarakat Adat.

Ada tiga dampak diskriminasi yang dialami Masyarakat Adat. Khususnya Perempuan Adat juga ikut terkena dampaknya. Tiga dampak diskriminasi tersebut antara lain kriminalisasi terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat, kekerasan terhadap Perempuan Adat dan anak-anak, Inisiatif Pembangunan dan akses terhadap keadilan.

Dampak kriminalisasi terdapat peningkatan pembunuhan terhadap pembela hak-hak Masyarakat Adat atas Tanah Adat atau Hutan Adat. Pada tahun 2016, 40 persen yang dibunuh adalah Masyarakat Adat. Pada tahun 2017 turun sebanyak 25 persen, namun masih merepresentasikan adanya ketimpangan angka 5 persen dari populasi dunia. Sementara proporsi atau jumlah Perempuan Adat adalah 1:9 dari laki-laki di dunia.

Dampak kekerasan terhadap Perempuan Adat dan anak-anak masih saja pada kekerasan dan pelecehan fisik, seksual, dan psikologis, termasuk perdagangan perempuan, perdagangan manusia atau kerja paksa, perbudakan seks, kekerasan rumah tangga (KRT). Perempuan Adat nyata masih mendapat diskriminasi. Yang paling menyedihkan, khususnya Masyarakat Adat di Indonesia, paham patriaki dan feodal masih kuat. Perempuan Adat masih diserang oleh keluarga dan masyarakat seperti penculikan pengantin. Penculikan ini masih terjadi di Asia Selatan.

Dampak terhadap inisiatif pembangunan dan akses terhadap keadilan, misalnya Indonesia mengalami serangkaian insiden bencana alam. Khususnya yang baru saja terjadi di Sulawesi Tengah. Respon bencana yang lambat membuat masyarakat adat yang terisolasi dan kehilangan pekerjaan jauh dari akses layanan sosial untuk menyelamatkan diri, aman dan bertahan hidup. Akses layanan sosial dan keadilan adalah hak akses dasar sebagai warga negara. Tampak bahwa masih kurangnya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak kolektif Masyarakat adat yang sangat bertolak belakang dengan pencapaian Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Maka dari itu, Deklarasi ini mengatakan tegas bahwa Perempuan Adat adalah Pelayanan kehidupan. Mereka sangat penting!

“Kami Perempuan Adat se-Asia, berdiri teguh dalam tekad kami untuk memenuhi peran sebagai pelayan kehidupan. Hidup kami berakar pada peninggalan identitas dan wilayah yang dipelihara oleh leluhur dan kehidupan generasi ke depan. Perempuan Adat membangun pengetahuan dan pengalaman, memanfaatkan sumber daya alam, sarana dan strategi. Kami mengatasi tantangan yang saling bersilangan, dihasilkan dari sejarah bersilangan. Kami sedang bekerja menuju realisasi Masyarakat Adat.”

 

Rekomendasi Perempuan Adat se-Asia:

“Kami memiliki suara. Kami telah memerintah diri sendiri sejak dahulu kala.

Kita tahu apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita dan itu harus terjadi diakui! Negara, aktor dan agen pembangunan harus:

Mengatasi hambatan struktural bagi masyarakat adat dan gender. Pengembangan responsif secara efektif menerapkan komitmen negara untuk masyarakat adat dan perempuan adat. Ada kebutuhan akan kemauan politik yang lebih kuat antara negara dan bangsa untuk mengekstraksi atau pengambilalihan sumber daya, tanah dan air, bendungan atau waduk tenaga air, inisiatif konservasi, dan pariwisata.

Ini harus mencakup:

o Penangguhan semua inisiatif dan program tanpa persetujuan dari masyarakat adat yang bersangkutan atau sebaliknya mengakibatkan penjarahan wilayah mereka dan eksploitasi sumber daya manusia termasuk perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak;

o Mencabut kebijakan yang bertentangan dengan UNDRIP dan CEDAW. Secara efektif mengintegrasikan instrumen ini di tingkat nasional, implementasi program, khususnya pada Agenda 2030, di Indonesia. Melakukan konsultasi dan kemitraan dengan masyarakat adat yang mencatat kebutuhan untuk memanfaatkan ruang untuk melibatkan perempuan adat. Kebutuhan data berdasarkan jenis kelamin dan etnis sangat penting untuk tujuan ini.

Melembagakan langkah-langkah khusus untuk mengatasi titik temu diskriminasi. Khususnya hak atas tanah bagi perempuan adat dalam ruang lingkup dan perlindungan tanah kolektif masyarakat adat.

Mendukung inisiatif untuk menanggapi kebutuhan akan strategi pembangunan yang menghormati hak-hak kolektif, memastikan lingkungan, sosial, budaya dan integritas spiritual masyarakat adat sambil menegaskan kapasitas mereka untuk memutuskan dan mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan dan ditentukan sendiri.

o Akses ke dukungan finansial dan teknis seharusnya memberdayakan, tidak merendahkan manusia. Pelaku pembangunan harus memfasilitasi hubungan langsung perempuan adat dengan keuangan dan lembaga dukungan teknis.

o Sumber daya juga harus ditargetkan untuk meningkatkan posisi perempuan adat untuk memungkinkan partisipasi yang efektif.”

Komitmen Perempuan Adat se-Asia:

“Kami, perempuan adat di Asia, bekerja bersama sebagai jaringan yang terbuka dengan visi bersama untuk kemajuan status sebagai perempuan adat dan sebagai masyarakat adat; keseluruhan pemberdayaan gender kita sendiri dan masyarakat luas, berkomitmen untuk memanfaatkan dan melepaskan kekuatan dan potensi untuk mempertahankan visi pembangunan kita. Kita harus:

1) Memperkuat organisasi dan lembaga kami untuk kemajuan status dan realisasi hak-hak kami sebagai perempuan di dalam dan di luar komunitas. Kami akan terus bekerja

meningkatan kapasitas dan hubungan kelembagaan kami di ruang dan level yang berbeda. Ini termasuk penguatan kapasitas untuk menghasilkan, mendokumentasikan dan memantau data tidak hanya untuk memastikan data kami visibilitas tetapi yang lebih penting dalam mendukung advokasi kami dan kampanye untuk disagregasi data serta akuntansi untuk kami berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Kami selanjutnya berkomitmen untuk terus memantau dan melaporkan pelanggaran terhadap individu dan hak-hak kolektif melalui upaya pemantauan komunitas kami dan pemetaan partisipatif dan inventaris sumber daya.

2) Menangkap erosi pengetahuan adat kami, Bahasa dan berlatih melalui latihan yang berkelanjutan sambil memastikan penularan kepada anak-anak dan remaja, untuk mendukung integritas wilayah adat kami yang telah menopang kami keluarga dan komunitas dari generasi ke generasi. Mempertahankan dan memperkuat keterlibatan kami di pelbagai tingkat dan di pelbagai platform untuk memastikan integrasi pengetahuan dan praktik adat termasuk menghormati kerohanian dan kesejahteraan tanpa lebih jauh melanggar hak-hak kami.

3) Memperluas solidaritas untuk menangani kebiasaan dan diskriminasi praktik dalam komunitas adat kami. Kita harus terus melibatkan sistem tradisional dan negara kita untuk memastikan proses responsif gender untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pribumi, aksi iklim dan bencana, akses untuk layanan dasar dan keadilan.”

Final AIWN 4 declaration Sila Unduh PDF Versi Inggris

RUU Masyarakat Adat Dinilai Bisa Lindungi Hak Perempuan Adat

PEREMPUAN AMAN dan Narasumber setelah acara Talkshow Hak-Hak Perempuan Adat Di Dalam Agenda Politik 2019, Anomali Coffee, Menteng Jakarta Pusat. (20/12/2018)

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN) menilai pemerintah tidak serius menjamin hak masyarakat adat sebagai warga negara. Hal itu terlihat dengan tidak kunjung disahkannya RUU Masyarakat Adat yang mandek di DPR.

Diskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam semua lapisan masyarakat, termasuk terhadap kaum perempuan adat. Padahal perempuan adat memegang peranan penting dalam keberlangsungan wilayah adat misalnya, karena mereka yang terjun langsung di lapangan untuk memeliharanya.Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN) Devi Anggraini mengatakan, sebenarnya hak perempuan adat bisa lebih terjamin kalau RUU Masyarakat Adat bisa segera disahkan oleh pemerintah. Dengan adanya RUU itu, selain hak masyarakat adat bisa dijamin oleh UU, otomatis ruang perempuan adat untuk menuntut haknya bisa lebih besar.

Dalam diskusi “Hak-hak Perempuan Adat di dalam Agenda Politik 2019”, di Jakarta, Kamis (20/12), pihaknya mengatakan, pemerintah tidak serius dalam mengesahkan RUU masyarakat adat ini, padahal ini merupakan poin penting yang masuk dalam nawa cita Presiden Joko Widodo.

Meskipun telah mengeluarkan Surat Perintah Presiden yang memerintahkan kepada lima Kementerian/Lembaga untuk membahas RUU masyarakat adat ini, namun tidak ada kemajuan yang berarti. Prosesnya kata Devi, baru masuk dalam prolegnas di DPR RI tahun kemarin, yang dimana advokasinya sudah dilakukan sejak 2011.

Ia menjelaskan dalam konteks perempuan adat, dengan adanya RUU Masyarakat Adat ini akan bisa lebih melindungi perempuan adat dimana hak atas pengetahuan, karya dan hasil kerja kaum hawa tersebut bisa diakui dan terlindungi oleh payung hukum. Selain itu, menurutnya RUU masyarakat ini juga berfungsi menurunkan biaya konflik sosial yang cukup tinggi, seperti konflik sengketa tanah adat , konflik SDA dan lain-lain.

“Dalam konteks RUU masyarakat adat di perempuan, kami ingin mendorong. Banyak di UU lain sebenarnya sudah ada hak individu perempuan, tapi sebenarnya hak kolektif perempuan terkait dengan tenun, pengetahuan mereka untuk obat-obatan dan benih itu tidak pernah ada pengakuan dan perlindungannya,” kat Devi.

“Ketika diambil sekarang oleh yang dipatenkan, pengetahuan itu kan kita gak bisa menuntut, padahal itu pengetahuan perempuan adat, kita mau ini memberikan perlindungan itu kepada perempuan adat, dan masyarakat adat pastinya,” tambah Devi.

Perempuan AMAN, juga mendorong perempuan adat agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Hasilnya, banyak perempuan adat sekarang, yang menjadi fasilitator desa. Tidak hanya itu, perempuan adat yang merupakan anggota Perempuan AMAN juga berpartisipasi dalam tim pemantau pemilu 2019 mendatang, agar mereka bisa dengan cerdas memilih wakil rakyat yang bisa mewujudkan disahkannya RUU masyarakat adat ini atau bahkan bisa maju sebagai caleg di masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, caleg DPR RI 2019-2024 dari Partai Demokrat, Firliana Purwanti, mengatakan strategi yang harus dilakukan agar RUU masyarakat adat ini bisa menjadi UU, diperlukan kerja sama dengan membangun jaringan yang kuat antar parlemen dan masyarakat sipil. Dirinya sendiri maju sebagai caleg, agar hal-hal yang menghambat kepentingan rakyat terutama perempuan bisa disuarakan dan diwujudkan.

Firli menilai RUU ini sulit diwujudkan terutama untuk memperjuangkan hak perempuan adat karena yang dihadapi adalah kelompok kapitalis, meski tidak merinci siapa yang dimaksudnya. Maka dari itu, dibutuhkan sudut pandang yang lebih luas, sehingga bisa tercipta pemikiran bahwa RUU ini akan membawa masa depan lingkungan yang lebih baik contohnya.

“Maka, argumen yang harus dibangun adalah kalau tidak mau lingkungan rusak, UU Masyarakat adat, terutama orang yang merawat hutan ini seperti perempuan harus diproteksi oleh UU, jadi mungkin harus memperluas argumennya supaya konstituen dari isu-isu lingkungan, juga tergabung dalam perempuan adat. Karena kalau misalnya, strateginya cuma pokoknya hanya perempuan adat saja tidak menarik konstituen yang isunya berbeda,” ujar Firli.

Ditambahkan Firli, tekanan ekonomi yang kuat menjadikan masalah di lingkungan adat juga cukup banyak. Pemerintah yang mengejar pembangunan infrastruktur di wilayah adat seringkali tidak melibatkan masyarakat adat itu sendiri, apalagi perempuan adat.

Pada dasarnya, masyarakat adat bukan anti terhadap pembangunan. Namun mereka ingin dilibatkan dalam pembangunan itu, dengan berdialog dan bermusyawarah karena kaum masyarakat adat terutama perempuan adat ini memiliki hak konstitusi sebagai warga negara. [gi/em]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/ruu-masyarakat-adat-dinilai-bisa-lindungi-hak-perempuan-adat/4710359.html

Penantian Daftar Inventarisasi Masalah RUU Masyarakat Adat

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Arif Wibowo.

Upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak Masyarakat Adat masih lemah. Sering kali, Masyarakat Adat dikalahkan dalam proses hukum. Pada tanggal 24 September 2018, di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR Republik Indonesia, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Arif Wibowo mengatakan, kehadiran negara diperlukan dalam mengakomodir dan menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat. Menurutnya, kehadiran RUU Masyarakat Adat dalam jangka panjang bisa menguatkan posisi Masyarakat Adat.

Lanjutkan membaca “Penantian Daftar Inventarisasi Masalah RUU Masyarakat Adat”