Perempuan Adat Sebagai Penjaga Ketahanan Hidup Generasi Mendatang

Jakarta 12/11/2015 – Perempuan adat adalah pihak yang paling terpapar langsung oleh dampak perubahan iklim. Kehidupan dan penghidupan mereka yang sebagian besar mengandalkan sumber daya alam terancam dengan pergeseran musim dan perubahan cuaca ekstrim. Hal ini pun mengarah pada punahnya peran utama perempuan adat sebagai penjaga pangan keluarga dan komunitasnya.

Namun, dalam berbagai proses perundingan iklim yang berlangsung baik di tingkat komunitas, pemerintah daerah maupun pusat, keterlibatan perempuan adat minim mendapat perhatian. Padahal, mereka menjadi kelompok terdepan dan rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Perempuan adat terus menerus menyaksikan dan mengalami dampak perubahan drastis atas wilayah kelola dan sumber daya alamnya. Mereka kesulitan memperoleh air bersih, harus bekerja dua kali lebih keras dari biasanya di lahan pertanian, ditambah lagi lahan yang mereka garap diubah menjadi lahan konsesi perkebunan dan pertambangan. Sudah seharusnya perempuan adat terlibat didalam proses pengambilan keputusan serta berbagai inisiatif bersama komunitasnya menghadapi perubahan iklim diakui pemerintah.

Perubahan Iklim

Berdasarkan hal itu Perempuan adat yang tergabung dalam PEREMPUAN AMAN menggelar Lokakarya Dialog Nasional Perempuan Adat dengan Delegasi RI mengenai Perubahan Iklim menuju Proses Negoisasi COP 21 Paris, di Jakarta pada 11- 12 November 2015. United Nation Convention on Climate Change (UNFCCC)Conference of Parties 21 (COP21) adalah pertemuan global yang dihadiri perwakilan negara-negara untuk mencapai kesepakatan soal kebijakan perubahan iklim.

Pertemuan yang akan berlangsung akhir November 2015 mendatang semakin mendesak, karena suhu bumi telah mencapai 1.5 derajat Celcius. Sementara diyakini bahwa suhu bumi tertinggi yang aman bagi kehidupan di dalam planet adalah 2 derajat Celcius. Karena itu COP 21 menekankan adanya kesepakatan tentang iklim, yang berlaku dan mengikat secara hukum untuk semua negara, dengan tujuan menjaga pemanasan global dibawah 2 derajat Celsius.

Ketua Umum PEREMPUAN AMAN, Devi Anggraini menyampaikan pandangannya
Ketua Umum PEREMPUAN AMAN, Devi Anggraini menyampaikan paparannya

Pada lokakarya yang menyoroti isu perempuan adat dan perubahan iklim ini, perempuan adat Suku Dayak Manyaan, Kalimantan Tengah, Lilis mengatakan, “ada lima hal yang terjadi akibat perubahan iklim, salah satu imbasnya pada pangan. Akibat kemarau panjang dan kebakaran hutan, bahan pangan kami menjadi minim di Barito Timur. Lalu, ekonomi pengrajin rotan harapan saya jadi sirna. Karena biasanya tiap tahun rotan subur dan mudah dipelihara, tapi sekarang akibat panas dan penguapan semua mati sendiri. Ke tiga, kebutuhan rumah. Karena hutan terbakar, tak ada kayu. Ke empat, kesehatan. Akibat asap, terjadi seperti yang terlihat di televisi. Ke lima, adalah pendidikan. Musim kemarau ini anak-anak libur hampir sebulan dalam 3 bulan terakhir ini,” papar Lilis

Selain itu, Afrida Erna Ngato, Kepala Suku Pagu, Kab Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara mengatakan bahwa akibat perubahan iklim pengaruhnya tidak terlepas pada ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga mencangkup seluruh mahluk hidup. “Saya mau berbagi khusus pada kita manusia, di mana-mana terjadi bencana kelaparan. Kalau kami di Malut dan Maluku umumnya. Globalisasi membuat kita orang berjuang , karena pangan lokal dikonversi ke beras. Kalau perubahan iklim, kita tak bisa tanam di sawah dan ladang ini juga persoalan,” jabar Efrida.

Semua pengalaman dan pengetahuan perempuan adat tersebut menjadi dasar bagi Posisi PEREMPUAN AMAN untuk COP 21, Paris. Diantaranya, Perempuan adat berkeyakinan bahwa Negara telah salah urus dalam pengelolaan sumber-sumber hidup dan wilayah adat yang menyumbang terjadinya percepatan perubahan iklim. Perempuan adat menyadari harus membangun posisi yang tegas untuk menempatkan kebutuhan-kebutuhan khususnya dalam proses negosiasi COP 21, Paris secara sungguh-sungguh. Perempuan adat menuntut adanya pengakuan atas wilayah adat dan wilayah kelolanya. Perempuan adat menuntut adanya pengakuan atas pengetahuan perempuan adat dan pengelolaan sumberdaya alam dalam kebijakan perubahan iklim.

Seruan Perempuan Adat

Lokakarya Perempuan AMAN
Lokakarya Perempuan AMAN photo bersama wakil KLH-K & Drs Sri Tantri Arundhati, M.SC

Perempuan adat juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lainnya untuk menghentikan tudingan dan upaya memojokkan pengetahuan dan praktik perladangan gilir balik yang telah dipraktekkan secara turun menurun selama ratusan tahun di komunitas adat. Perempuan adat menegaskan untuk memperkuat posisi diberbagai tingkatan pengambilan keputusan strategis dalam kebijakan perubahan iklim. Penegasan ini juga berlaku kepada seluruh proyek pembangunan atau perubahan iklim yang diimplementasikan ke dalam wilayah adat untuk menjadikan prinsip Free, Prior, Informed Consent(FPIC) sebagai prasyarat utama. Terakhir, Perempuan adat mendesak untuk menghentikan kriminalisasi terhadap perempuan adat yang memperjuangkan dan mengelola sumberdaya alam di dalam wilayah adatnya masih terjadi di berbagai belahan dunia.

Tujuh hal itu menjadi Posisi Perempuan Adat yang akan disampaikan oleh Delegasi PEREMPUAN AMAN di COP 21. Ketua Umum PEREMPUAN AMAN, Devi Anggraini dalam sesi jumpa pers menyampaikan bahwa posisi ini akan dibawa oleh Olvy Tumbelaka (Dewan Nasional PA) sebagai perwakilan dari PEREMPUAN AMAN. Posisi ini juga akan disebarkan kepada Jaringan Kerja Asia Indigenous Women Network yang juga mengikuti proses-proses COP 21. Ini menjadi yang pertama kali bagi PEREMPUAN AMAN dalam proses negoisasi perubahan iklim di tingkat Internasional dan menunjukan posisinya secara tegas.

“Selama ini kami selalu ikut sebagai organisasi sayap, dan kami merasa itu sudah tidak cukup lagi. Perempuan adat memiliki satu kebutuhan khusus. Keberangkatan Olvy menjadi satu titik dimana ia akan menunjukan apa kebutuhan spesifik perempuan adat terkait dengan perubahan iklim, pengakuan atas pengetahuan, pengakuan atas wilayah kelola,” papar Devi lebih jauh.

“Bukan hanya mengikut pada agenda besar yang selama ini disuarakan oleh banyak masyarakat adat, tapi kita ingin mengatakan pengakuan atas wilayah kelola itu adalah penjaminan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang,” katanya.****Titi Pangestu

Tugas Besar Masyarakat Adat Menjaga Bumi Pertiwi

Sarasehan Perempuan Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam #TemuNasIIPA

Sarasehan Perempuan Adat dan Pengelolan Sumberdaya Alam
Sarasehan Perempuan Adat dan Pengelolan Sumberdaya Alam

Bogor 28/ 9/ 2015 – “Jika lingkungan kekurangan air bersih itu akan berdampak pada perempuan dan anak,” kata Ibu Gunarti memulai paparannya pada seminar “Perempuan Adat dan Pengelolan Sumber Daya Alam” dalam rangkaian acara Temu Nasional II Perempuan AMAN di Bumi Gumati 27/9/2015. Disamping menghadirkan Ibu Gunarti dari Sedulur Sikep (Jawa Tengah) sebagai narasumber juga hadir Ibu Mardiana Dereen Suku Dayak Manyaan dari Barito Timur, Kalteng, Indraswati Phd Kajian Komnas Perempuan dengan moderator Arimbi Heroe Poetri.

Lebih jauh Bu Gunarti mengatakan tanah air kita sekarang juga sedang diancam oleh penjajah sebangsa berwajah lain, sementara kaum muda melihat adat itu kuno. “Kami di sana mempertahankan sumber kehidupan kami tanah air kami, bukan semata-mata berjuang, tetapi mempertahankan bumi kami. Kita menikmati hidup dari tanah dan air, kita kebanyakan mungkin petani. Masyarakat adat itu punya tugas besar untuk menjaga bumi pertiwi, itu adalah hidup kita. Kita selayaknya hidup seperti bumi pertiwi, agar harapan kita, anak-anak bisa meneruskan perjuangan kita”

“Ketika kita sudah menikmati sumber daya alam dari bumi pertiwi, memaksa pejuang-pejuangnya itu sampai ada yang mati di medan laga. Dan sekarang bumi kita dipetak-petak mau didirikan pabrik-pabrik. Dimana tanggung jawab kita, sudahkah kita tidak mengharapkan lagi belas kasih dari ibu bumi?,” lanjut Bu Gunarti

“Kalau sekarang kita tidak berjuang, siapa lagi yang memperjuangkan anak kita besok? Karena kita hidup ini juga bagian dari perjuangan beliau-beliau yang sudah mati di medan laga itu. Apakah kita sebagai perempuan hanya bisa enak-enak? Ndak, tanggung jawab perempuan dan laki-laki sama. Bapak-bapak kadang di rumah kadang lebih banyak di luar rumah. Itu bisa saling dukung tergantung kesepakatannya, ” Bu Gunarti menjelaskan.

“Di tempat kami di Kendeng, kami berjuang jangan sampai ada industri masuk. Gunung Kendeng Jawa Tengah itu gunung karst, gunung penyimpanan air bersih. Gunung ini juga jadi penyangga Jawa Tengah sebagai lumbung pangan Nusantara. Ketika hari ini kita bersatu bersama-sama, pertanyaan saya dimana rasa kita senasib sepenanggungan itu? Bu Gunarti menggugah tanya.

“Sebenarnya banyak sekali tugas perempuan di luar rumah apalagi di dalam rumah, pengetahuan, keselamatan, kesempatan semua untuk anak cucu itu jadi banyak sekali beban perempuan,” tambah Bu Gunarti.
“Kita juga berjuang dengan cara swadaya, dengan uang sendiri-sendiri. Mengajari ibu-ibu bikin jamu, temu lawak campu beras. Kami juga mengajarkan tata cara adat pada anak-anak. Kami bersama-sama ibu-ibu membersihkan situs-situs bersejarah. Kami gelar aksi sama-sama, perempuan yang jadi barisan depan itu untuk menyiasati supaya kita bisa berhasil memenangkan bumi pertiwi tidak dengan cara kekerasan”

“Saya mulai tahun 2006 berhadapan dengan kepala desa, bupati sampai gubernur sering ketemu, tapi memang beliau-beliau itu merasa bahwa kita tidak ada. Teman-teman kami itu hampir hilang kepercayaan sama pejabat,” ketus Bu Gunarti.

“Kita harus berani menyatakan tidak pada industri. Sebab dimanapun industri tidak akan mencukupi, tapi pertanian dari jaman Majapahit sampai sekarang bisa mencukupi. Kita harus menjaga tanah dan air,” Bu Gunarti menegaskan. Mengakhiri pemaparannya Bu Gunarti melantunkan sebuah tembang jawa berisi himbauan sudah saatnya menghentikan eksploitasi ibu bumi.

Dalam paparannya Bu Mardiana mengatakan bahwa tantangan perempuan adat yang pertama ada di dalam keluarga. Lalu ancaman dari pihak warga yang pro-kontra tersebut. Dalam konsisi seperti itu yang bisa dilakukan perempuan adat harus selalu waspada akan terjadinya adu domba.

“Akibat dari pembabatan hutan adat, hak masyarakat dirampas, terjadilah pengrusakan bumi atau alam dan itu mengakibatkan hilangnya mata pencaharian masyarakat adat. Hilangnya situs-situs budaya, hilangnya ilmu pengetahun dan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Akibat perampasan tanah masyarakat adat juga dikriminalisasi, keluar masuk penjara. Seperti apa yang terjadi di tempat kami.

“Kemarin kasus ini sudah dimasukkan dalam Inkuri Nasional namun setelah sebulan kami mengikuti Inkuri Nasional, sembilan orang masyarakat yang menyadap karet ditangkap dengan tuduhan masuk ke lokasi perusahaan. Duduk persoalan sebenarnya tidak demikian, perusahaanlah yang masuk hingga ke wilayah adat. Bukan masyarakat masuk ke wilayah perusahaan. Hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas,” cetus Bu Mardiana.
Bu Mardiana juga mengatakan akibat pembabatan hutan, lingkungan kekurangan air bersih dan itu berdampak pada perempuan dan anak. ****JLG

Memastikan Peran Perempuan Adat Dalam Perubahan

Bogor 27/9/2015 – Mardiana Dereen membuka acara Temu Nasional II Perempuan AMAN yang berlangsung di Bumi Gumati, Bogor 27-29/9/2015 dengan ritual Paramisi Dayak Maanyan, Barito Timur, mohon ijin restu leluhur, dengan simbolsinubuhnya beras (beras ditaruh di atas kepala).Ranu tatungkal membersihkan segala sesuatu yang tidak baik dengan percikan air. Devi Anggraini Ketua OC Temu Nasional II PA kemudian menyampaikan laporan kesiapan penyelenggaraan dan mengharapkan lewat penyelenggaraan ini perempuan adat bisa mandiri.

“Apakah kita sebagai perempuan adat sudah betul-betul terlibat dalam mengambil keputusan baik di dalam keluarga, komunitas dan negara,” kata Romba’ Maranu Sombolinggi’ Dewan Nasional Perempuan AMAN membuka sambutannya. “Banyak hal yang

Rukka Sombolinggi dan Mina Susana Setra
Rukka Sombolinggi dan Mina Susana Setra

terkait dengan perempuan, tetapi orang lain yang membuat keputusan tentang hal itu dan kita menerimanya. Mungkin juga karena lemahnya kapasitas kita. Dalam pertemuan ini kita akan membahasnya bersama-sama, untuk mengetahui bagaimana kondisi yang dialami, apa yang harus kita kerjakan untuk keluar dari persoalan-persoalan itu. “Mari kita satu kata dan sepakat untuk berjalan bersama melanjutkan perjuangan perempuan adat,” sambut Romba.

Dalam kesempatan ini Sekjen AMAN, Abdon Nababan mengakui bahwa dalam setiap perjuangan masyarakat adat di sana pasti ada perempuan adat. Abdon memberi contoh Fransiska dari Komunitas Semunying-Bengka yang juga mengikuti temu nasional perempuan adat ini.

“Ibu Fransiska dan kawan-kawannya harus bekerja demi mendapat uang di perusahaan yang merampas tanah adatnya. Dia juga pernah ditawari uang ratusan juta, tapi dia tetap bersama dengan masyarakat adatnya – Iban sampai hari ini, tapi harus bersaksi melawan perusahaan itu di persidangan. Situasi seperti ini adalah bagian dari perjuangan perempuan adat. Bayangkan betapa menderitanya ibu Fransiska ini,” kata Abdon Nababan.

“Masih banyak ibu-ibu lain menderita seperti ibu Fransiska ini, yang merasa berjuang sendiri dan tak punya teman. Bukan untuk menggantikan perjuangannya, hanya untuk mengatakan bahwa kita ada banyak, jangan takut. Kita saling berdoa, saling menyapa dan kita tetap semangat,” kata Abdon melanjutkan.

“Perempuan adat sangat diperlukan, jauh lebih diperlukan dari pada laki-laki. Karena jam kerja perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Tapi kalau nggak diurus kondisi perempuan adat sangat parah. Dalam perjuangan masyarakat adat peran laki-laki dan perempuan keduanya dibutuhkan. Tahun 1999 itu sebenarnya perempuan adat bertarung merebut tempat di AMAN, itu bukan pemberian. Saya yakin perempuan adat masih harus melanjutkannya,” Abdon menegaskan.

Sekjen AMAN Abdon Nababan Memberikan Sambutan
Sekjen AMAN Abdon Nababan Memberikan Sambutan

“Suatu saat akan ada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Jika sudah ada pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh negara, ada resiko besar yang akan dihadapi oleh masyarakat adat ketika pengakuan secara hukum itu ada, sementara kita tidak kembali menjadi masyarakat adat, disitulah kita musnah,” lanjut Abdon.

“Kalau masyarakat adat tidak mau musnah masyarakat adat harus instrospeksi diri, mengembalikan masyarakat adat. Kalau rasa senasib sepenanggungan itu tidak kita dampingkan dengan cita-cita kita secara bersama-sama, kita akan menjajah diri kita sendiri”

“Perempuan adat harus hadir di sana mencegah itu, secara teroganisir. Sebab perempuan adat sangat dekat dengan anak-anak, dekat dengan keluarga, dekat dengan nilai-nilai. Gerakan perempuan adat mampu melakukan perubahan di keluarga, pendidikan anak-anak lewat sekolah adat. Gerakan masyarakat adat dengan gerakan perempuan adat sebenarnya kelanjutan dari gerakan dekolonialisasi yang dimulai oleh para pendiri bangsa ini. Kalau kita baca pembukaan UUD membebaskan diri dari penjajahan termasuk penjajahan dari bangsa sendiri”

“Ada persoalan di wilayah adat kita, kita tidak lagi mengekspor pengetahuan, tidak lagi mengekspor produk budaya dan alam kita, tapi kita mengekspor manusia – trafiking. Perempuan adat harus bisa melawan perdagangan manusia ini, perempuan adat harus bisa melawan penyebaran virus HIV Aids, tidak ada jalan lain. Tugas kita masih banyak. AMAN akan tetap bersama-sama dan mendukung keputusan dari temu nasional,” kata Abdon Nababan mengakhiri sambutannya.

Acara Temu Nasional II Perempuan AMAN dilanjutkan sesi kesaksisan Suku Misic – Sarasehan “Perempuan Adat dan Pengelolaan Sumberdaya Alam”- Perempuan Adat, Masyarakat Adat dan Negara”****JLG