Sikap PEREMPUAN AMAN atas Konflik di Wilayah Adat Rakyat Penunggu

Papan Kantor Sekretariat BPRPI Kampung Bangun Rejo Dirubuhkan PTPN II (2017)

PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) kembali merampas wilayah adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kemarin (14/12) PTPN II bersama TNI/Polri dan Satpol meratakan kebun, ladang dan rumah Rakyat Penunggu Kampong Bangun Rejo, Deli Serdang, Sumatra Utara.

Perusahaan perkebunan negara tersebut mengaku telah memiliki ijin perpanjangan HGU. Padahal Masyarakat Adat Rakyat Penunggu sudah menyerahkan data terkait wilayah adat langsung ke Presiden RI dan memasukkan data komunitas adat serta wilayah adatnya untuk menjadi lokasi prioritas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ke Kementerian ATR dan KSP.

Lanjutkan membaca “Sikap PEREMPUAN AMAN atas Konflik di Wilayah Adat Rakyat Penunggu”

Menghadirkan Hak-Hak Perempuan Adat dalam Naskah Akademik dan RUU Masyarakat Adat

IMG-20160804-WA0015Jakarta, 4 Agustus 2016 – Dari Konsultasi Nasional yang digelar oleh PEREMPUAN AMAN pada 19 – 22 April 2016 disadari bahwa Naskah Akademik di tahun 2011 masih belum menggambarkan pengalaman dan realitas sosial dari perempuan adat. Di dalam Naskah Akademik tersebut cenderung mengasumsikan masyarakat adat sebagai entitas yang homogen, padahal didalam komunitas adat terdapat lapisan sosial berdimensi ras, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, status keluarga, kelas dan sebagainya. Lanjutkan membaca “Menghadirkan Hak-Hak Perempuan Adat dalam Naskah Akademik dan RUU Masyarakat Adat”

Perlindungan Negara terhadap Perempuan Adat Melalui UU Masyarakat Adat

“Identitas Perempuan Adat melekat erat pada 3 aspek,  yaitu wilayah, pengetahuan

dan otoritas didalam komunitasnya”

Jakarta, 21 April 2016 – Rancangan Undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang gagal masuk prolegnas tahun 2016 dimanfaatkan oleh PEREMPUAN AMAN menjadi peluang bagi masuknya ruang untuk menjaminkan hak-hak perempuan adat didalam kebijakan masyarakat adat, dengan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. RUU masyarakat adat yang selama ini diperjuangkan, dinilai masih belum mampu melindungi hak-hak perempuan adat. Lanjutkan membaca “Perlindungan Negara terhadap Perempuan Adat Melalui UU Masyarakat Adat”