RUU Masyarakat Adat Selamatkan Bangsa

Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB Aman) berpendapat RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan sebagai langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia. “RUU Masyarakat Adat merupakan satu langkah progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia, serta satu tindakan progresif penyelamatan Tanah Air,” ujar Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM PB Aman, Muhammad Arman, di Jakarta, kemarin.

RUU yang mulai dibahas sejak akhir November 2013 itu hingga kini tidak kunjung disahkan. Bahkan, daftar inventaris masalah (DIM) yang diterbitkan enam kementerian pada Februari 2018 hingga saat ini belum juga diserahkan ke DPR. “Menunda RUU Masyarakat Adat sama dengan menunda keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Arman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Program dan Komunikasi Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan Aman), Muntaza, menambahkan bahwa RUU itu sesungguhnya dapat memperbaiki relasi negara dengan masyarakat adat.

“Kenapa begitu? Karena memang kalau ditarik balik dalam sejarah Indonesia, masyarakat adat sudah berkali-kali dalam sepanjang hidupnya menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil,” kata Muntaza.

Salah satu upaya negara untuk memperbaiki relasi tersebut, kata dia, dengan mengembalikan martabat dan harkat masyarakat adat melalui RUU Masyarakat Adat.

RUU itu juga dapat menjadi perwujudan komitmen politik Presiden Joko Widodo yang tertuang di dalam Nawacita. “Salah satu dari enam komitmen politik kepada masyarakat adat, yaitu pengesahan RUU Masyarakat Adat,” tukasnya.

 

Lindungi perempuan

Lebih lanjut, Muntaza mengatakan RUU itu penting disahkan guna melindungi perempuan adat dari tindak kekerasan dan diskriminasi di dalam komunitas adat. “RUU Masyarakat Adat ini merupakan satu kebijakan hukum yang mampu mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat,” paparnya.

Ia mengatakan bahwa payung hukum untuk melindungi perempuan adat menjadi sangat penting, mengingat masih terdapat tindak kekerasan dan diskriminasi di dalam komunitas adat. “Kami juga menyadari bahwa di dalam masyarakat adat terdapat hak-hak kolektif perempuan yang tidak terlindungi oleh beragam kebijakan di Indonesia,” tambahnya.

Dia meyakini RUU tersebut menjadi satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjaminkan partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara.

Muntaza menjelaskan beberapa contoh tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi kepada perempuan dalam komunitas adat, yakni tradisi potong jari dan menikah paksa bagi korban perkosaan dengan pelaku. “Bagaimana caranya mengurus hal ini ketika ada kebudayaan atau praktik budaya yang sebetulnya melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan? RUU Masyarakat Adat adalah jawabannya,” jelasnya. (Abt/P-2)

http://mediaindonesia.com/read/detail/216137-ruu-masyarakat-adat-selamatkan-bangsa

Pengesahan RUU Masyarakat Adat Penting Untuk Melindungi Hak Kolektif Perempuan Adat

Dokumentasi Jurnal Perempuan.

RUU Masyarakat adat telah dua kali masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).  Sejak tahun 2013 hingga saat ini pengesahan RUU tersebut masih belum jelas. Pada periode pemerintahan SBY, RUU Masyarakat Adat gagal menjadi undang-undang karena dianggap masih terdapat sejumlah persoalan dalam perumusan pasal-pasalnya. Dalam periode pemerintahan Jokowi-JK, komitmen politik terkait masyarakat adat telah tertuang dalam Nawacita. Salah satu dari enam komitmen politik Jokowi-Jk terkait masyarakat adat adalah mendorong pengesahan RUU masyarakat adat. Namun sayangnya hingga jelang akhir periode pemerintahan Jokowi-JK, tanda-tanda akan disahkannya RUU tersebut belum juga nampak. Hal ini memperlihatkan rendahnya prioritas negara dalam perlindungan masyarakat adat.

Dalam diskusi yang diselenggarakan di YLBHI, Jakarta (10/2), Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan.  Muntaza, Direktur Program dan Komunikasi Perempuan AMAN mempertanyakan komitmen negara pada masyarakat adat khususnya perempuan adat. Ia menuturkan bahwa komitmen politik pemerintah melalui Nawacita seharusnya  membawa semangat pemulihan relasi negara dengan masyarakat adat dan bukan sebagai alat politik belaka.

“Bila kita mengingat sejarah Indonesia, masyarakat adat telah berkali-kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Komitmen pemerintahan Jokowi tahun 2014 perlu dipahami sebagai keinginan negara untuk memperbaiki relasi dengan masyarakat adat. Artinya ada sebuah upaya untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat adat”, tutur Muntaza.

Menurut Muntaza, kehadiran UU Masyarakat adat akan membawa semangat perlindungan dan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan.
“Kami di Perempuan AMAN menyadari bahwa di dalam komunitas adat masih terdapat praktik-praktik adat yang diskriminatif dan membenarkan tindak kekerasan terhadap perempuan adat. Misalnya hukum adat yang menyelesaikan kasus perkosaan dengan menikahkan korban dengan pelaku perkosaan dan tradisi potong jari. Ini adalah praktik kekerasan yang dilindungi oleh hukum adat”, kata Muntaza.

Muntaza juga menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat akan menjadi sebuah instrumen hukum yang memasukkan masyarakat adat ke dalam kehidupan bernegara dan mengikat masyarakat adat terlibat aktif dalam mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat. RUU Masyarakat Adat memandatkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Artinya disahkannya RUU tersebut tidak sekadar mempersoalkan hak tetapi mempersoalkan pula tentang kewajiban dari masyarakat adat sebagai warga negara untuk mendistribusikan keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk perempuan adat.

Selain itu, menurut Muntaza disahkannya RUU Masyarakat Adat menjadi UU amatlah penting  karena RUU ini akan menjadi media untuk mengenali dan melindungi hak kolektif perempuan adat. Aturan hukum yang ada selama ini, termasuk CEDAW hanya mengatur hak individual perempuan, padahal di dalam komunitas Masyarakat Adat terdapat hak-hak kolektif perempuan. Muntaza menegaskan bahwa kehadiran UU Masyarakat Adat dapat menjadi ruang hukum yang kuat untuk melindungi hak kolektif perempuan adat.

“RUU Masyarakat Adat merupakan satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjamin partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara”, sambung Muntaza.
Keberadaan UU Masyarakat Adat akan berguna untuk mengenali pengetahuan, peran dan kontribusi perempuan adat dalam keberlangsungan masyarakat adat.  Hak kolektif perempuan terkait dengan pengetahuan mereka seperti pengelolaan danau, pewarnaan tenun dan berbagai pengetahuan kolektif lainnya yang selama ini belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum menjadi diakui.

Perempuan adat memiliki peran besar dalam keberlangsungan bangsa ini, ungkap Muntaza. Perempuan adat berkontribusi dalam pengetahuan, pangan, etika dan berperan pula sebagai pembawa keberlangsungan masyarakat adat. Artinya tanpa perlindungan hukum yang jelas pengetahuan-pengetahuan perempuan adat perlahan akan menghilang.  Oleh karena itu, RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan demi melindungi hak-hak perempuan adat dan jaminan keberlangsungan masyarakat adat. (Abby Gina)

https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/pengesahan-ruu-masyarakat-adat-penting-untuk-melindungi-hak-kolektif-perempuan-adat?fbclid=IwAR0kczWD6iuQebatEk17cc2sgKHHe5VZoh6UvFXiGheJdN5IAgKlUc5T124

RUU Masyarakat Adat Dinilai Bisa Lindungi Hak Perempuan Adat

PEREMPUAN AMAN dan Narasumber setelah acara Talkshow Hak-Hak Perempuan Adat Di Dalam Agenda Politik 2019, Anomali Coffee, Menteng Jakarta Pusat. (20/12/2018)

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN) menilai pemerintah tidak serius menjamin hak masyarakat adat sebagai warga negara. Hal itu terlihat dengan tidak kunjung disahkannya RUU Masyarakat Adat yang mandek di DPR.

Diskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam semua lapisan masyarakat, termasuk terhadap kaum perempuan adat. Padahal perempuan adat memegang peranan penting dalam keberlangsungan wilayah adat misalnya, karena mereka yang terjun langsung di lapangan untuk memeliharanya.Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN) Devi Anggraini mengatakan, sebenarnya hak perempuan adat bisa lebih terjamin kalau RUU Masyarakat Adat bisa segera disahkan oleh pemerintah. Dengan adanya RUU itu, selain hak masyarakat adat bisa dijamin oleh UU, otomatis ruang perempuan adat untuk menuntut haknya bisa lebih besar.

Dalam diskusi “Hak-hak Perempuan Adat di dalam Agenda Politik 2019”, di Jakarta, Kamis (20/12), pihaknya mengatakan, pemerintah tidak serius dalam mengesahkan RUU masyarakat adat ini, padahal ini merupakan poin penting yang masuk dalam nawa cita Presiden Joko Widodo.

Meskipun telah mengeluarkan Surat Perintah Presiden yang memerintahkan kepada lima Kementerian/Lembaga untuk membahas RUU masyarakat adat ini, namun tidak ada kemajuan yang berarti. Prosesnya kata Devi, baru masuk dalam prolegnas di DPR RI tahun kemarin, yang dimana advokasinya sudah dilakukan sejak 2011.

Ia menjelaskan dalam konteks perempuan adat, dengan adanya RUU Masyarakat Adat ini akan bisa lebih melindungi perempuan adat dimana hak atas pengetahuan, karya dan hasil kerja kaum hawa tersebut bisa diakui dan terlindungi oleh payung hukum. Selain itu, menurutnya RUU masyarakat ini juga berfungsi menurunkan biaya konflik sosial yang cukup tinggi, seperti konflik sengketa tanah adat , konflik SDA dan lain-lain.

“Dalam konteks RUU masyarakat adat di perempuan, kami ingin mendorong. Banyak di UU lain sebenarnya sudah ada hak individu perempuan, tapi sebenarnya hak kolektif perempuan terkait dengan tenun, pengetahuan mereka untuk obat-obatan dan benih itu tidak pernah ada pengakuan dan perlindungannya,” kat Devi.

“Ketika diambil sekarang oleh yang dipatenkan, pengetahuan itu kan kita gak bisa menuntut, padahal itu pengetahuan perempuan adat, kita mau ini memberikan perlindungan itu kepada perempuan adat, dan masyarakat adat pastinya,” tambah Devi.

Perempuan AMAN, juga mendorong perempuan adat agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Hasilnya, banyak perempuan adat sekarang, yang menjadi fasilitator desa. Tidak hanya itu, perempuan adat yang merupakan anggota Perempuan AMAN juga berpartisipasi dalam tim pemantau pemilu 2019 mendatang, agar mereka bisa dengan cerdas memilih wakil rakyat yang bisa mewujudkan disahkannya RUU masyarakat adat ini atau bahkan bisa maju sebagai caleg di masa depan.

Dalam kesempatan yang sama, caleg DPR RI 2019-2024 dari Partai Demokrat, Firliana Purwanti, mengatakan strategi yang harus dilakukan agar RUU masyarakat adat ini bisa menjadi UU, diperlukan kerja sama dengan membangun jaringan yang kuat antar parlemen dan masyarakat sipil. Dirinya sendiri maju sebagai caleg, agar hal-hal yang menghambat kepentingan rakyat terutama perempuan bisa disuarakan dan diwujudkan.

Firli menilai RUU ini sulit diwujudkan terutama untuk memperjuangkan hak perempuan adat karena yang dihadapi adalah kelompok kapitalis, meski tidak merinci siapa yang dimaksudnya. Maka dari itu, dibutuhkan sudut pandang yang lebih luas, sehingga bisa tercipta pemikiran bahwa RUU ini akan membawa masa depan lingkungan yang lebih baik contohnya.

“Maka, argumen yang harus dibangun adalah kalau tidak mau lingkungan rusak, UU Masyarakat adat, terutama orang yang merawat hutan ini seperti perempuan harus diproteksi oleh UU, jadi mungkin harus memperluas argumennya supaya konstituen dari isu-isu lingkungan, juga tergabung dalam perempuan adat. Karena kalau misalnya, strateginya cuma pokoknya hanya perempuan adat saja tidak menarik konstituen yang isunya berbeda,” ujar Firli.

Ditambahkan Firli, tekanan ekonomi yang kuat menjadikan masalah di lingkungan adat juga cukup banyak. Pemerintah yang mengejar pembangunan infrastruktur di wilayah adat seringkali tidak melibatkan masyarakat adat itu sendiri, apalagi perempuan adat.

Pada dasarnya, masyarakat adat bukan anti terhadap pembangunan. Namun mereka ingin dilibatkan dalam pembangunan itu, dengan berdialog dan bermusyawarah karena kaum masyarakat adat terutama perempuan adat ini memiliki hak konstitusi sebagai warga negara. [gi/em]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/ruu-masyarakat-adat-dinilai-bisa-lindungi-hak-perempuan-adat/4710359.html