Press Release Kegiatan EPM 2019


Engendering Participatory Mapping (EPM) merupakan sebuah kegiatan pemetaan sebuah wilayah adat yang didapatkan dari sudut pandang para Perempuan Adat tentang perkembangan terbaru keadaan di wilayah kelola mereka masing-masing. Sejak tahun 2016, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN) berupaya mengoreksi pemetaan wilayah adat yang didorong oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Pemetaan wilayah adat oleh AMAN sangat lemah dalam menghadirkan pengetahuan spasial yang dimiliki perempuan adat. Maka dari itu, proses koreksi tersebut dilakukan dengan menciptakan kader-kader Engendering Participatory Mapping (EPM) dari kelompok Perempuan Adat, khususnya anggota PEREMPUAN AMAN.

Dari proses refleksi, EPM sebagai alat tidak sekedar berfungsi dalam rangka mengoreksi proses kerja dan hasil pemetaan partisipasi wilayah adat yang didorong AMAN. Pada perkembangannya, EPM menciptakan kader-kader Perempuan Adat yang mempunyai kesadaran politik atas pengetahuan, wilayah kelolanya, dan otoritasnya.  Hal ini terlihat proses belajar dari kader EPM yang sepanjang tiga tahun terakhir berkembang dalam interaksi kader dengan komunitas dan wilayah pengorganisasian PEREMPUAN AMAN.

Kegiatan penulisan EPM PEREMPUAN AMAN ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Perempuan Adat yang datang untuk berpartisipasi pada kegiatan EPM diwakili dari beberapa wilayah: antara lain PHD Paser (Kalimantan Timur), PHD Manyalitn (Kalimantan Barat), PHD Barito Timur (Kalimantan Tengah), dan PHKom Kompetar (Nusa Tenggara Timur).

Kegiatan EPM bertujuan untuk mewadahi para Perempuan Adat agar lebih percaya diri dan berani untuk bercerita tentang berbagai kejadian di tanah adat baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan EPM yang diselenggarakan PEREMPUAN AMAN sebagai wadah para perempuan khususnya Perempuan Adat. Perempuan-perempuan kader ini memiliki motivasi yang tinggi untuk menyuarakan dan menulis pengalaman masa kecil dan perubahan-perubahan di kampung-kampung mereka, hanya saja, wadahnya tidak selalu tersedia. Kegiatan EPM ini kemudian menjadi ruang yang tepat bagi mereka untuk menjelajahi pengalaman, ide-ide tulisan, dan narasi mereka. Agar cerita tersebut tidak terputus di mereka, maka mereka menulis dan bertutur untuk anak cucu dan generasi penerusnya. “Jadi jika kami sudah tidak ada, semoga tulisan ini menjadi sebuah cerita untuk anak-anak kami, dan generasi penerusnya. Semoga sejarah kampung kita tetap ada untuk didengar oleh orang banyak,” ujar Paskalia Anoi, kader EPM dari Manyalint. Setidaknya, tulisan-tulisan mereka ini akan membantu untuk membangun ingatan kolektif kelompok mereka.

Menurut Devi Anggraini, Ketua Umum PEREMPUAN AMAN, “Kampung tak bisa bertahan kalau keluarga tak bertahan. Salah satu syarat bertahan (kampung) adalah wilayah kelola yang secara utuh harus dimiliki perempuan.”

Penulisan EPM ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan penuh dengan muatan politis. Kader-kader ini diharapkan untuk dapat mendelegasikan isu-isu yang mereka alami sebagai Perempuan Adat agar dapat segera ditangani dan ditanggapi oleh pemerintah.

Pembahasan selama kegiatan dimulai dari peninjauan ulang tulisan-tulisan mereka yang menceritakan wilayah adat masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah kasus perampasan wilayah adat mereka untuk pembangunan tanpa adanya konsultasi dengan Perempuan Adat setempat. Hasil tulisan-tulisan para kader Perempuan Adat yang hadir pada Kegiatan EPM akan dibuat sebuah buku sebagai hasil akhir dari penulisan ini.

Selain tulisan, salah satu dari rangkaian kegiatan ini adalah diskusi mengenai gambaran pemetaan wilayah kelola mereka. Tujuan pemetaan adalah menggali pengetahuan identitas budaya, peningkatan ekonomi dan menyusun rencana tata ruang bagi komunitas adat mereka.  Permasalahan secara geografis yang terkait dengan menyempitnya ruang-ruang penghidupan Perempuan Adat serta ketiadaan lahan berarti menipisnya persediaan sumber daya alam yang biasanya mereka kelola. Penelitian akan dampak-dampak akan transmigrasi, normalisasi sungai, maupun kebijakan rezim lainnya jarang menampilkan dampak khusus terhadap Perempuan Adat. Karenanya, kehadiran Perempuan Adat dalam pemetaan merupakan sebuah hal yang esensial; dengannya kita dapat melihat bagaimana Perempuan Adat terikat dengan wilayah kelola mereka.

Foto-foto kegiatan dapat diakses di laman Facebook PEREMPUAN AMAN.

Khalifa Marasta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *