POS-KUPANG.COM | MBAY — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) wilayah Nusa Bunga menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Nagekeo, Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo, Senin (18/3/2019).
Ratusan lebih orang itu menuntut Pemerintah menerima tuntutan mereka terkait pembangunan waduk Lambo. Bahwa mereka tidak menolak pembangunan waduk tapi menolak lokasinya.
“Masyarakat adat Rendu tidak menolak pembangunan waduk. Tapi kami menolak lokasinya. Masyarakat hanya menolak lokasi di Lowo Se dan menawarkan lokasi alternatif di Lowo Pebhu dan Malawaka,” ujar orator aksi, Kristian Minggu.
Kristianus Minggu menyampaikan beberapa tuntutan antara lain:
Pertama, hentikan seluruh proses pengukuran di atas tanah milik ulayat tanpa ijin;
Kedua, hentikan segala tindakan persuasif yang dilakukan terkait pengukuran lahan tersebut;
Tiga, menolak dengan tegas lokasi pembangunan waduk di Lowo Se. Dimana, masyarakat telah menawarkan dua lokasi alternatif untuk disurvey yaitu di Lowo Pebhu dan Malawaka;
Empat, meminta kepada pemimpin-pemimpin di tingkat nasional untuk menghentikan pengukuran-pengukuran di tanah ulayat milik masyarakat adat Rendu, Lambo, dan Ndora;
Pantauan POS-KUPANG.COM, peserta demonstrasi dikawal ketat aparat Polisi dari Polres Ngada dan Aesesa serta TNI.
Ratusan lebih orang tersebut awalnya melaksanakan aksi didepan kantor Badan Pertanahan Nagekeo namun mereka tidak masuk didalam kompleks kantor.
Setelah itu para pendemo masuk kembali kedalam kompleks civic center dihalaman kantor Bupati Nagekeo.
Mereka beorasi dan kembali menegaskan bahwa masyarakat adat Rendu tidak menolak pembangunan waduk diwilayah tersebut namun hanya menolak lokasinya saja.
Mereka meminta pemerintah silakan melakukan survey di Lowo Pebhu dan Malawaka. Karena di Lowo Se kami tegaskan tidak boleh dan kami melarang dan menolak itu.
Di halaman kantor bupati, pendemo diterima oleh Pjs Sekda Nagekeo, Bernad Fansiena.
Bernad Fansiena mengatakan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo sedang tidak berada ditempat karena sedang bertugas di Kecamatan Nangaroro dan Mauponggo.
“Kami minta maaf karena mungkin kurang komunikasi dengan Bupati dan wakil bupati. Karena seharusnya tuntutan dan pernyataan sikap yang kalian berikan ini diserahkan langsung kepada Bupati. Saya akan serahkan pernyataan sikap ini kepada bupati,” ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)
Tinggalkan Balasan